bagian ke3

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 35

(1) Anggota Gerakan Pramuka adalah perseorangan warga NegaraIndonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Pramuka, telah memenuhi persyaratan tertentu serta telah dilantik sebagai anggota.

(2) Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari:

a. anggota biasa; dan

b. anggota kehormatan.

Pasal 36

Anggota Biasa

Anggota biasa Gerakan Pramuka terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa.

Pasal 37

Anggota Muda

(1) Anggota muda terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega.

(2) Pramuka siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, pramuka penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, pramuka penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan pramuka pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.

(3) Untuk anak-anak yang belum berusia 7 tahun dapat ditampung dalam kelompok prasiaga.

(4) Anggota muda yang sudah menikah dikelompokkan ke dalam golongan anggota dewasa.

(5) Anggota muda yang berkebutuhan khusus disebut pramuka berkebutuhan khusus.

(6) Anggota muda dapat dilantik apabila telah menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat pertama dalam golongannya.

(7) Pelantikan anggota muda dilakukan oleh pembina pramuka di gugus depan masing- masing dengan mengucapkan dwisatya bagi pramuka siaga atau trisatya bagi pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega.

Pasal 38

Anggota Dewasa

(1) Anggota dewasa adalah anggota biasa yang berusia di atas 25 tahun.

(2) Anggota dewasa terdiri dari:

a. fungsionaris organisasi; dan

b. bukan fungsionaris organisasi.

(3) Anggota muda yang memiliki kualifikasi dapat diangkat menjadi fungsionaris organisasi

(4) Fungsionaris organisasi terdiri dari:

a. pembina pramuka;

b. pelatih pembina pramuka;

c. pembina profesional;

d. pamong saka;

e. instruktur saka;

f. pimpinan saka;

g. pimpinan sako;

h. andalan dan pembantu andalan; dan

i. anggota majelis pembimbing

(5) Anggota dewasa yang bukan fungsionaris organisasi dapat bergabung dalam gugus darma pramuka.

Pasal 39

Anggota Kehormatan

(1) Anggota kehormatan adalah perorangan yang berjasa luar biasa terhadapGerakan Pramuka.

(2) Anggota kehormatan diangkat dan dilantik oleh kwartir cabang/kwartir daerah/Kwartir Nasional.

Pasal 40

Hak dan Kewajiban

(1) Setiap anggota Gerakan Pramuka, berhak:

a. mengikuti pendidikan kepramukaan;

b. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan;

c. mendapatkan tanda penghargaan;

d. mendapat kartu tanda anggota;

e. mengenakan atribut Gerakan Pramuka;

f. memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi;

g. melakukan pembelaan dan memperoleh perlindungan.

(2) Setiap anggota Gerakan Pramuka, berkewajiban:

a. melaksanakan Kode Kehormatan Pramuka dan menaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka;

b. menjunjung tinggi harkat dan martabat Gerakan Pramuka;

c. membayar iuran anggota Gerakan Pramuka.

Pasal 41

Berakhirnya Keanggotaan

(1) Keanggotaan Gerakan Pramuka berakhir karena:

a. meninggal dunia.

b. permintaan sendiri.

c. diberhentikan.

(2) Anggota Gerakan Pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian dewan kehormatan jika:

a. melanggar Kode Kehormatan Pramuka.

b. merugikan nama baik Gerakan Pramuka.

(3) Pemberhentian seorang anggota Gerakan Pramuka dilakukan oleh gugusdepan atau kwartirnya setelah mendapat penilaian dari dewan kehormatan yang bersangkutan.

Pasal 42

Pembelaan Anggota

(1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan karena dinilai melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang dewan kehormatan di kwartir yang bersangkutan.

(2) Apabila anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan tidak menerima keputusan dewan kehormatan di kwartir yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke dewan kehormatan kwartir satu tingkat di atasnya secara berjenjang.

Pasal 43

Rehabilitasi Anggota

(1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya.

(2) Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka dilakukan dengan persetujuan dewan kehormatan kwartir yang bersangkutan.

Pasal 44

Perlindungan Anggota

(1) Anggota Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan berhak mendapat perlindungan asuransi dan bantuan hukum.

(2) Premi asuransi ditanggung oleh masing-masing anggota.

(3) Bantuan hukum diupayakan oleh kwartir yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Gugus Depan

Pasal 45

Satuan Organisasi Gugus Depan

(1) Gugus depan sebagai satuan organisasi merupakan bagian dari kwartir ranting.

(2) Gugus depan merupakan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun anggota muda.

(3) Dalam gugus depan anggota muda berhimpun dalam satuan gerak berupa:

a. perindukan siaga;

b. pasukan penggalang;

c. ambalan penegak; dan

d. Racana Pramuka Pandega

(4) Apabila dalam satu gugus depan terdapat keempat satuan gerak tersebut dinamakan gugus depan lengkap.

(5) Perindukan siaga adalah satuan gerak untuk golongan pramuka siaga yang menghimpun barung dan dipimpin oleh pembina perindukan.

(6) Pasukan penggalang adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penggalang yang menghimpun regu dan dipimpin oleh pembina pasukan.

(7) Ambalan penegak adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak, yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan.

(8) Racana pandega adalah satuan gerak untuk golongan pramuka pandega, yang menghimpun reka dan dipimpin oleh ketua dewan racana pandega dengan pendamping pembina racana.

Pasal 46

Basis Gugus Depan

(1) Gugus depan terdiri dari gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis satuan komunitas.

(2)

a. Gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal;

b. Gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya.

(3) Gugus depan dikelola secara kolektif oleh pengurus gugus depan yang terdiri dari ketua gugusdepan, pembina satuan dan pembantu pembina satuan.

(4) Ketua gugus depan dipilih dari pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan pada musyawarah gugus depan.

(5) Anggota muda putra dan anggota muda putri dihimpun secara terpisah.

(6) Anggota Gerakan Pramuka berkebutuhan khusus dapat dihimpun dalam gugus depan berkebutuhan khusus atau diintegrasikan kedalam gugus depan biasa.

(7) Gugus depan yang berbasis di satuan pendidikan dan yang berbasis di komunitas secara administratif berinduk pada kwartir ranting dan/atau kwartir cabang sesuai dengan keadaan setempat.

(8) Gugus depan yang berbasis di komunitas dan yang berbasis di satuan pendidikan yang seaspirasi dikoordinasikan oleh satuan komunitas pramuka.

(9) Gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional.

Pasal 47

Keanggotaan

Keanggotaan gugus depan bersifat terbuka dalam arti:

a. keanggotaan gugus depan berbasis satuan pendidikan dapat berasal dari luar satuan pendidikan dimaksud,

b. keanggotaan gugus depan berbasis komunitas dapat berasal dari luar komunitas dimaksud.

Bagian Ketiga

Kwartir

Pasal 48

Satuan Organisasi Kwartir

(1) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif dan kolegial oleh pengurus kwartir yang terdiri dari para andalan, dengan susunan sebagai berikut:

a. seorang ketua;

b. beberapa orang wakil ketua;

c. seorang Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran kwartir yang lain;

d. seorang wakil sekretaris (bila diperlukan);

e. seorang bendahara; dan

f. beberapa orang anggota.

(2) Kwartir menetapkan andalan urusan yang dikelompokkan dalam bidangbidang yang bertugas memperlancar dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kwartir.

(3) Kwartir mendayagunakan staf yang terdiri dari karyawan sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh sekretaris pelaksana untuk Kwartir Nasional dan kepala sekretariat untuk jajaran lainnya.

(4) Sekretaris pelaksana bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kwarnas dan kepala kantor bertanggungjawab kepada sekretaris kwartir jajarannya.

(5) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan karya pramuka (pinsaka) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.

(6) Di setiap kwartir dibentuk pimpinan satuan komunitas pramuka (pinsako) yang ketuanya secara ex-officio sebagai andalan kwartir.

(7) Pengurus kwartir terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.

(8) Pengurus kwartir yang merupakan andalan pernah aktif dalam Gerakan Pramuka.

Pasal 49

Pelaksana Harian

Apabila ketua kwartir berhalangan, maka ketua kwartir menunjuk salah seorang wakil ketua untuk mewakili ketua kwartir selaku pelaksana harian.

Pasal 50

Pergantian Pengurus

(1) Pergantian pengurus kwartir antar waktu dapat dilakukan, karena:

a. berhalangan tetap;

b. mengundurkan diri;

c. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

d. melanggar Kode Kehormatan Pramuka.

(2) Mekanisme pergantian pengurus antar waktu:

a. penggantian ketua kwartir antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah luar biasa;

b. pergantian ketua kwartir antar waktu disahkan dengan keputusan presidium musyawarah atau pimpinan sidang dan dikukuhkan oleh kwartir setingkat diatasnya;

c. penggantian pengurus kwartir antar waktu yang lain dilaksanakan melalui rapat pimpinan kwartir yang bersangkutan; dan

d. penggantian pengurus kwartir antar waktu disahkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.

Pasal 51

Asisten Andalan

(1) Ketua kwartir dapat mengangkat asisten andalan yang bertugas untuk melaksanakan hal-hal yang memerlukan keahlian khusus.

(2) Masa bakti asisten andalan sama dengan masa bakti kwartir.

Pasal 52

Pengesahan, Pengukuhan, dan Pelantikan

(1) Pengesahan:

a. ketua kwartir dipilih oleh musyawarah, diangkat oleh presidium dan disahkan dengan surat keputusan presidium;

b. pengurus kwartir disusun dan disahkan oleh ketua dan anggota tim formatur dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota tim formatur;

c. ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kwartir dipilih oleh musyawarah, diangkat oleh presidium dan disahkan dengan surat keputusan presidium.

(2) Pengukuhan

a. pengurus gugus depan yang terdiri dari ketua gugus depan, pembina satuan, pembantu pembina satuan, ketua dan wakil ketua dewan ambalan penegak, ketua dan wakil ketua dewan racana pandega ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing gugus depan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir ranting, kecuali gugus depan perguruan tinggi dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir cabang serta gugus depan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.

b. pengurus pimpinan satuan karya pramuka (saka) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing saka dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.

c. pengurus pimpinan satuan komunitas pramuka (sako) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing sako dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.

d. pengurus kwartir ranting yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, andalan ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing ranting dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir cabang.

e. pengurus kwartir cabang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing cabang dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir daerah.

f. pengurus kwartir daerah yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan andalan ditetapkan dengan surat keputusan ketua majelis pembimbing daerah dan dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.

g. pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan andalan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.

h. ketua dan anggota embaga pemeriksa keuangan kwartir, dikukuhkan dengan surat keputusan kwartir di atasnya.

I. ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dikukuhkan dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.

j. anggota Majelis Pembimbing Nasional ditetapkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.

k. ketua dan anggota majelis pembimbing daerah, majelis pembimbing cabang, majelis pembimbing ranting, majelis pembimbing gugusdepan, ditetapkan dan dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir di atasnya.

l. ketua dan anggota majelis pembimbing satuan karya pramuka ditetapkan dan dikukuhkan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

m.ketua dan anggota majelis pembimbing satuan komunitas pramuka ditetapkan dan dikukuhkan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

n. pengurus dewan kerja pramuka penegak dan pandega dikukuhkan dengan surat keputusan ketua kwartir yang bersangkutan.

o. andalan nasional antar waktu dikukuhkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Nasional.

(3) Pelantikan:

a. pelantikan kepengurusan dilakukan sesudah pengukuhan.

b. pelantikan dilakukan dengan mengucapkan Trisatya dan Ikrar.

c. pelantikan pembina pramuka, pamong saka, instruktur saka, dan pelatih pembina pramuka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

d. pelantikan pengurus gugus depan dilakukan oleh ketua kwartir ranting.

e. pelantikan pimpinan saka dan majelis pembimbing saka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

f. pelantikan pimpinan sako dan majelis pembimbing sako dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan

g. pelantikan pengurus kwartir dilakukan oleh ketua mabi jajaran di tingkatnya.

h. pelantikan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.

i. pelantikan ketua dan anggota lembaga pemeriksa keuangan kwartir dilakukan oleh ketua kwartir jajaran di atasnya.

j. pelantikan Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.

k. pelantikan ketua dan anggota majelis pembimbing kwartir dilakukan oleh ketua kwartir jajaran di atasnya.

l. pelantikan Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Nasional dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.

m. pelantikan pengurus dewan kerja pramuka dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

n. pelantikan andalan antar waktu dilakukan oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Majelis Pembimbing

Pasal 53

(1) Majelis pembimbing (mabi) adalah majelis yang memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

(2) Majelis Pembimbing memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

(3) Mabi dapat terdiri atas unsur:

a. Pemerintah;

b. pemerintah daerah;

c. tokoh masyarakat; dan

d. orangtua peserta didik.

(4)

a. Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.

b. majelis pembimbing daerah (mabida) diketuai oleh gubernur.

c. majelis pembimbing cabang (mabicab) diketuai oleh bupati/walikota

d. majelis pembimbing ranting (mabiran) diketuai oleh camat/kepala distrik.

e. majelis pembimbing satuan karya pramuka (mabisaka) dan gugusdepan (mabigus) diketuai seorang ketua yang dipilih oleh dan dari antara anggota mabi yang bersangkutan, atau dijabat oleh pimpinan tertinggi dari institusi/lembaga tempat gugusdepan dan satuan karya pramuka berpangkalan.

f. majelis pembimbing satuan komunitas pramuka (mabisako) diketuai tokoh yang dipilih oleh dan dari komunitas yang bersangkutan.

(5) Ketua mabi menyusun kepengurusan yang terdiri atas:

a. ketua.

b. wakil ketua.

c. sekretaris.

d. ketua harian (apabila diperlukan).

e. anggota.

(6) Majelis pembimbing harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap Gerakan Pramuka.

(7) Majelis pembimbing menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Kelima

Organisasi Pendukung

Pasal 54

Satuan Karya Pramuka

(1) Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pengetahuan dan keterampilan saka diwadahi dalam krida-krida.

(3) Pengesahan saka dilakukan oleh kwartir yang bersangkutan.

(4) Pembinaan saka dilakukan oleh kwartir ranting atau kwartir cabang.

(5) Anggota saka adalah pramuka penegak dan pramuka pandega putra dan putri dari gugus depan di wilayah yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya.

(6) Anggota saka putra dan putri dihimpun dalam satuan yang terpisah.

(7) Saka dikelola oleh pimpinan saka dan pamong saka dibantu oleh instruktur saka.

(8) Pamong saka ditetapkan dan dilantik oleh kwartir cabang dan secara exofficio menjadi anggota pimpinan satuan karya di kwartir cabangnya.

Pasal 55

Gugus Darma Pramuka

(1) Gugus darma pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka sebagai wadah pengabdian untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.

(2) Gugus darma pramuka mewadahi anggota dewasa Gerakan Pramuka yang tidak bisa aktif sebagai pengurus atau tenaga pendidik.

(3) Pembentukan gugus darma pramuka dapat dilakukan dari bawah dan dari atas:

a. Dari Bawah yaitu sedikitnya oleh 20 (dua puluh) orang dewasa yang saling bersepakat untuk membentuk gugus darma pramuka dan melaporkan kepada kwartir yang bersangkutan untuk dapat pengesahan.

b. Dari Atas yaitu kwartir mengumpulkan orang dewasa yang berminat untuk membentuk gugus darma pramuka di wilayahnya.

(4) Gugus darma pramuka dikelola oleh pengurus yang sedikitnya terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. bendahara.

(5) Gugus darma pramuka secara administratif berada di kwartir yang bersangkutan.

(6) Gugus darma pramuka dapat dibentuk di tingkat cabang, daerah, dan nasional.

Pasal 56

Satuan Komunitas Pramuka

(1) Satuan komunitas pramuka (Sako), adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.

(2) Satuan komunitas pramuka merupakan himpunan dari gugus depan berbasis komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kekhususan dalam aspirasi.

(3) Pembentukan satuan komunitas pramuka dapat dilakukan dari bawah dan dari atas:

a. Dari Bawah yaitu kwartir cabang membentuk satuan komunitas pramuka yang menghimpun gugus depan komunitas di wilayahnya, selanjutnya secara berjenjang dibentuk pimpinan satuan komunitas dan majelis pembimbing satuan komunitas pramuka tingkat daerah yang merupakan koordinator satuan komunitas pramuka kwarcab di wilayahnya. Apabila syarat-syarat terpenuhi dapat dibentuk satuan komunitas pramuka tingkat nasional.

b. Dari atas yaitu Kwarnas Gerakan Pramuka membentuk majelis pembimbing satuan komunitas pramuka tingkat nasional yang bertugas membentuk satuan komunitas terkait di seluruh Indonesia secara berjenjang.

(4) Satuan komunitas pramuka di tingkat cabang dibentuk apabila sedikitnya ada tiga gugus depan seaspirasi di wilayah cabang tersebut.

(5) Satuan komunitas pramuka di tingkat daerah dibentuk apabila sedikitnya ada satuan komunitas pramuka yang sama di lima kwartir cabang.

(6) Satuan komunitas pramuka di tingkat nasional dibentuk apabila sedikitnya ada satuan komunitas pramuka yang sama di lima kwartir daerah.

(7) Satuan komunitas pramuka dikelola oleh pengurus yang sedikitnya terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara.

(8) Satuan komunitas pramuka dapat membentuk majelis pembimbing yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh dalam komunitas yang bersangkutan.

(9) Beberapa satuan komunitas pramuka seaspirasi dapat membentuk badan koordinasi.

(10) Ketua badan koordinasi atau ketua satuan komunitas pramuka dilantik dan dikukuhkan oleh kwartir yang bersangkutan.

(11) Ketua badan koordinasi atau ketua satuan komunitas pramuka secara exofficio dapat menjadi andalan kwartir yang bersangkutan.

Pasal 57

Pusat Penelitian dan Pengembangan

(1) Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelaksana penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.

(2) Puslitbang Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat nasional, daerah, dan cabang sesuai dengan kemampuan.

(3) Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.

(4) Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.

Pasal 58

Pusat Informasi

(1) Pusat informasi (Pusinfo) Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka.

(2) Pusinfo Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat Nasional, daerah, dan cabang sesuai kemampuan.

(3) Kepala Pusinfo Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.

(4) Kepala Pusinfo Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.

Pasal 59

Badan Usaha

(1) Badan usaha Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka.

(2) Badan usaha Gerakan Pramuka dapat berada di tingkat nasional, daerah, dan cabang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Kepala badan usaha Gerakan Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka atau dari kalangan profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.

(4) Kepala badan usaha Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada ketua kwartir.

(5) Badan usaha Gerakan Pramuka terdiri dari unit-unit usaha yang bersifat otonom.

Bagian Keenam

Lembaga Pemeriksa Keuangan

Pasal 60

(1) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk oleh musyawarah Gerakan Pramuka dan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir.

(2) Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka dipimpin oleh pengurus yang berjumlah lima orang, dipilih serta bertanggungjawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka.

(3) Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas:

a. ketua.

b. wakil ketua.

c. tiga orang anggota.

(4) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dibantu oleh staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.

(5) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan jasa akuntan publik.

(6) Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dilantik bersama-sama dengan pengurus kwartir.

(7) Kwartir wajib memfasilitasi pelaksanaan kinerja Lembaga Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketujuh

Badan Kelengkapan Kwartir

Pasal 61

(1) Badan kelengkapan kwartir adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh kwartir untuk melengkapi satuan organisasi yang sudah ada dengan tugas khusus.

(2) Badan kelengkapan kwartir terdiri atas:

a. Dewan Kehormatan.

b. Satuan Pengawas Internal.

c. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.

Pasal 62

Dewan Kehormatan

(1) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka merupakan badan tetap yang dibentuk oleh kwartir atau gugus depan sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan, dan sanksi, dengan tugas:

a. menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan anugerah, penghargaan berupa tanda jasa.

b. menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka yang melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka;

(2) Dewan kehormatan kwartir beranggotakan lima orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. tokoh Gerakan Pramuka.

b. andalan.

(3) Dewan kehormatan gugus depan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut:

a. tokoh Gerakan Pramuka.

b. pengurus gugus depan.

c. pembina pramuka.

Pasal 63

Satuan Pengawas Internal

(1) Satuan pengawas internal melakukan pengawasan dalam bidang:

a. pelaksanaan kegiatan atau program sesuai rencana yang telah ditetapkan;

b. pelaksanaan prosedur tetap (protap) dan peraturan-peraturan lainnya di lingkungan kwartir Gerakan Pramuka;

c. pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa;

(2) Satuan pengawas internal dibentuk di tingkat Nasional, daerah, dan cabang.

(3) Satuan pengawas internal dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh sekurang- kurangnya dua orang anggota serta didukung oleh staf pelaksana.

(4) Kepala dan anggota satuan pengawas internal tidak boleh dijabat oleh pejabat struktural kwartir.

(5) Kepala satuan pengawas internal bertanggungjawab kepada ketua kwartir.

(6) Kepala dan anggota satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh ketua kwartir.

Pasal 64

Dewan Kerja

(1) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka dan bangsa.

(2) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah satuan organisasi yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu kwartir dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pandega.

(3) Dewan kerja pramuka penegak dan pandega putra dan putri dalam jajaran kwartir dipilih oleh musyawarah penegak dan pandega putra dan putri jajaran kwartir yang bersangkutan kemudian dikukuhkan dan dilantik oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

(4) Masa bakti dewan kerja pramuka penegak dan pandega sama dengan masa bakti kwartir yang bersangkutan.

(5) Apabila ketua dewan kerja pramuka penegak dan pandega terpilih seorang

putra, maka harus dipilih seorang putri sebagai wakil ketua atau sebaliknya.

(6) Ketua dan wakil ketua dewan kerja pramuka penegak dan pandega adalah ex-officio andalan kwartir.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir

Pasal 65

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Nasional

(1) Kwartir Nasional mempunyai tugas:

a. mengelola Gerakan Pramuka di tingkat nasional;

b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka;

c. menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka;

d. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka, dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

e. membina dan membantu kwartir daerah dan gugus depan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

f. membina organisasi pendukung di wilayahnya;

g. melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Nasional;

h. melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;

i. melakukan kerjasama dengan badan/organisasi kepramukaan di luar negeri;

j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka;

k. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 66

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah

(1) Kwartir daerah mempunyai tugas:

a. mengelola Gerakan Pramuka di tingkat daerah;

b. melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawwarah Daerah Gerakan Pramuka, serta Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

c. membina kwartir cabang dan organisasi pendukung di wilayah kerjanya;

d. melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbing daerah;

e. melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat provinsi yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;

f. menyampaikan laporan kepada Kwartir Nasional mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di daerah;

g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Daerah Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka;

h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka.

Pasal 67

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Cabang

(1) Kwartir cabang mempunyai tugas:

a. mengelola Gerakan Pramuka di tingkat cabang;

b. melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka serta Keputusan Kwartir Nasional, dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;

c. membina kwartir ranting, gugus depan dan organisasi pendukung pramuka di wilayah kerjanya;

d. melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbing cabang;

e. melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;

f. menyampaikan laporan kepada kwartir daerah dan tembusan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di cabang;

g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Cabang Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka; h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Cabang Gerakan Pramuka.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka.

Pasal 68

Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Ranting

(1) Kwartir ranting mempunyai tugas:

a. mengelola Gerakan Pramuka di tingkat ranting.

b. melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka serta Keputusan Kwartir Nasional, dan Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;

c. membina dan membantu gugus depan pramuka di wilayah kerjanya;

d. melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbing ranting;

e. melakukan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat setempat, instansi pemerintah, swasta di tingkat kecamatan, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;

f. menyampaikan laporan kepada kwartir cabang dan menyampaikan tembusannya kepada kwartir daerah Gerakan Pramuka mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di ranting;

g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Ranting Gerakan Pramuka kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka;

h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Ranting Gerakan Pramuka;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Ranting Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka.

untuk melanjutkan silahkan klik di bawah ini
lanjut baca bagian ke4 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka